Film yang Catut Nama Daerah, Haruskah Diprotes?

AGK7
Setelah diprotes "Arwah Goyang Karawang" jadi "Arwah Goyang Jupe Depe"
TABLOIDBINTANG.COM -

USAI menonton Arwah Goyang Karawang di pemutaran khusus wartawan tempo hari, seorang wartawan nyeletuk, “Judulnya goyang Karawang, tapi nggak ada goyang khas Karawang sama sekali.”

Betul juga sih, walau tak tahu persis seperti apa goyang karawang, saya yakin gaya jaipong adu seksi Julia Perez versus Dewi Perssik di film yang barusan saya tonton itu bukan goyang asli asal Karawang.

Yang saya saksikan hanya Jupe dan Depe pamer siapa punya payudara paling montok di mata penonton.

Nama Karawang dicatut untuk sebuah film horor mesum. Maka, tak heran, warga Karawang protes. Mereka berdemo ke bioskop dan kantor Bupati serta DPRD menuntut film itu diboikot dari Karawang. Gugatan hukum bahkan sempat disiapkan.

Produser film sigap bereaksi. Judul kemudian diganti jadi Goyang Jupe Depe—sebuah judul yang sepertinya diambil sekenanya.

Syahdan, tempo hari wartawan situs ini mendatangi pemutaran Lost in Papua untuk wartawan. Setelah dua jam menunggu dari jadwal di undangan, wartwan diberi tahu kalau filmnya tertahan di Lembaga Sensor Film (LSF). Alasannya, LSF minta kepada produser menunjukkan surat izin dari Bupati selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Merauke perihal penayangan Lost In Papua.

"LSF ngotot enggak mau mengeluarkan film ini kalau enggak ada secarik kertas dari Bupati sana (Merauke)," ujar Elvin Ardiansyah salah seorang produser film tersebut.

Surat akhirnya didapat meski pemutaran untuk wartawan batal hari itu. Lost in Papua tayang di bioskop tanpa protes.

Dedemit-Gunung-Kidul-2Kini, muncul lagi film yang mengangkat nama daerah, Dedemit Gunung Kidul. Menilik sinopsisnya di situs 21 Cineplex, Gunung Kidul di film sebetulnya bukan nama daerah di Yogyakarta, tapi sebuah gunung yang bernama “Gunung Kidul”.

Tapi, rupanya, warga Gunungkidul tak senang nama daerahnya dicatut film horor. Sejumlah warga berdemo saat produser, kru, dan pemain menggelar syukuran di Gunungkidul, Rabu (16/3).

Namun, sebelum dicermati lebih jauh, patut diselidik mengapa film ini diloloskan LSF memakai frase “Gunung Kidul” di judul. Apa filmnya sudah mendapat izin berupa surat dari Pemda setempat seperti halnya Lost in Papua?  Atau untuk film ini diloloskan karena toh ceritanya bukan soal daerah Gunungkidul?

Apapun, Dedemit Gunung Kidul sudah lolos sensor boleh tayang.

Sekarang mari menukik ke persoalan inti, salahkah sebuah film mencatut nama daerah atau tempat? Haruskah meminta izin dulu pada Pemda yang nama daerahnya akan dipakai di judul? Apakah film yang mencatut nama daerah dengan tanpa izin atau mencitrakan jelek harus diprotes?

Sejak dulu, film Indonesia selalu dituding Jakarta-sentris. Yang nongol di film melulu gaya hidup kota Jakarta yang hedonis dan menjual mimpi. Pada 1970-an, penulis Jakob Sumardjo pernah menggugat dalam salah satu tulisannya, “Kapan wajah kita sebenarnya bisa kita lihat di sana?” Ia merasa asing atas penggambaran film-film Indonesia yang selalu berisi kehidupan mewah, erotisme, dan kekerasan.

Apa yang dituding Jakarta-sentris sebetulnya, seperti dibilang Asrul Sani dalam esainya (Sumbangan Jakarta dan Daerah dalam Pertumbuhan Perfilman Nasional, 1988) tidaklah tepat. Film-film Indonesia, katanya, kebanyakan mencoba memberi gambaran kehidupan kota besar tanpa nama. Jakarta hanya dipakai sebagai pentas, sebagai tempat kejadian. Yang diperlihatkan hanya aspek fisiknya. 

Pada perkembangannya, sejumlah film tak menghadirkan fisik Jakarta. Ada film-film berlatar daerah, dan terkadang menyebut nama daerah di judul. Dari sejarah sinema kita ada Enam Djam di Djogdja (1951), Holiday in Bali (1962), Bermalam di Solo (1962), hingga Cintaku di Way Kambas (1990).

Kebanyakan sih tak mendatangkan protes.

Sebetulnya, saat syuting film di daerah atau di mana pun, izin harus dikantongi pembuat film. Entah untuk kepentingan administratif maupun perlindungan keamanan.

Tapi, agak aneh bila sebuah film harus mengantongi izin memakai nama daerah di judul. Sebab, nama daerah bukanlah merek dagang yang dilindungi undang-undang hak cipta.

Siapa saja boleh memakai nama daerah entah untuk judul film, judul novel, atau apapun. Persoalan jika kemudian daerah dicitrakan jelek, warga daerah yang dicatut sejatinya juga dibolehkan protes atas nama kebebasan bersuara. Tapi, sampai digugat ke pengadilan atas pencemaran mana baik, misalnya, rasanya sulit dimenangkan karena sebuah daerah bukanlah subjek hukum selayaknya pribadi seseorang atau lembaga.

Yang perlu dicermati pula, pers kita paling suka dengan berita konflik. Jadi, sebuah protes biasanya langsung diberitakan. Dan ujung-ujungnya ini jadi promosi gratis agar orang makin penasaran menonton.

Anda rela, sudah daerah Anda dijelekkan, protes Anda malah dimanfaatkan jadi ajang promosi gratis?  

O ya, harap dicatat, dari kawan wartawan yang sudah menonton film Dedemit Gunung Kidul, ia sangat tidak merekomendasikannya.***

(ade/ade) {JaThumbnail off}